Pro-kontra Wacana Mendikbud soal Full Day School Sudah Melenceng dari Substansi

Pro-kontra Wacana Mendikbud soal Full Day School Sudah Melenceng dari Substansi

8112
1
BAGIKAN
Dari kanan: (foto NH)
Dari kanan: Maksun Jayadi, Nadjib Hamid, Arif An, dan Ridwan (foto NH)

PWMU.CO – Kontroversi yang berkembang di masyarakat menanggapi wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendy tentang pembentukan karakter siswa, yang disalahfahami sebagai full day school, dianggap sudah kebablasan.

Sebenarnya inti gagasan Mendikbud adalah meningkatkan kualitas kegiatan ekstra kurikuler, dalam bentuknya yang beragam, seperti Taman Pendidikan Alquran (TPA), Pramuka, kesenian, olahraga, robotika, dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya, sesuai kekhasan lokal.

(Baca Penjelasan Lengkap Mendikbud tentang Pro-kontra Full Day School dan Di Tangan Guru Profesional, Kurikulum Apapun Tak Ada Masalah)

“Secara substansial, hal itu sudah dilakukan Muhammadiyah bahkan menjadi keunggulan sekolah tersebut,” kata Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, Nadjib Hamid MSi. Beberapa sekolah Muhammadiyah di Surabaya yang memberlakukan full day school menjadi sekolah favorit masyarakat. Seperti SMA Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah 2, dan SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya.

Nadjib hadir sebagai nara sumber dalam acara Temu Kepala Sekolah yang digagas oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya. Dalam acara yang digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Sutorejo, Surabaya, Kamis (11/8) sore. Nampak hadir Ketua PDM Surabaya Maksun Jayadi, Sekretaris PDM Arif An, dan Ketua Majelis Dikdasmen Surabaya Ridwan, serta para kepala sekolah yang ada dalam naungan PDM Surabaya.

(Baca juga: Mendikbud Muhadjir Effendy: Ujian Nasional Bisa Jadi Tidak Ada dan Cerita di Balik Pengangkatan Mendikbud Muhadjir Effendy yang Serba Mendadak dan Sangat Rahasia)

Nadjib mengatakan, opini yang berkembang di masyarakat sudah melenceng dari substansi. “Diskusi tidak lagi menyangkut bagaimana melakukan upaya pembentukan karakter atau akhlak siswa agar lebih baik, tetapi sudah dipolitisir, ” ungkap Nadjib.

Mantan komisioner KPU Jatim ini mengatakan, saat ini bangsa sedang mengalami krisis moral. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menguatkan sistem pendidikan nasional. “Mendikbud melihat, ternyata ada sisi kekurangan dalam sistem pendidikan nasional, yaitu lemahnya karakter para peserta didik. Karena itu penambahan kegiatan ekstra-kurikuler yang menggembirakan dengan tambahan jam pelajaran menjadi salah satu solusi. Sayangnya, hal ini tidak dilihat secara jernih oleh masyarakat,” ujar Nadjib.

(Baca juga: Dua Tugas Pokok yang Diamanatkan Presiden pada Mendikbud Baru dan Merajut Sinergi Forum Guru Muhammadiyah dengan Kemendikbud)

Lucunya, kata Nadjib, mereka yang menolak ternyata banyak yang tidak tidak jujur dan tidak fair. “Mereka hanya asal tolak. Faktanya, banyak dari mereka yang lebih cenderung menitipkan anaknya lebih lama di sekolah.”

Kepada sekolah Muhammadiyah, Nadjib berharap agar tidak terpengaruh oleh pro dan kontra ini. “Sekolah Muhammadiyah harus tetap meningkatkan kualitas. Tidak boleh terpengaruh oleh ingar bingar di masyarakat.”

Mahsun Jayadi, mengapresiasi kepala sekolah yang telah mengimplementasikan konsep sekolah seperti yang digagas Mendikbud tersebut. “Akan kami beri hadiah khusus, terutama kepala sekolah yang telah berjuang untuk mengembangkan sekolah di kawasan pinggiran,” tuturnya. (MN)

Para peserta Temu Kepala Sekolah Majelis Dikdasmen PDM Surabaya (foto NH)
Para peserta Temu Kepala Sekolah Majelis Dikdasmen PDM Surabaya (foto NH)

 

1 KOMENTAR

  1. kawah candra dimuka pendidikan memang harus berada di sekolah
    perlu di tindak lanjuti jika sekolah sudah tidak menerapkan pendidikan.
    sekolah yang membiarkan anak didik menyontek, bahkan membungkam pengawas agar anak didiknya lulus adalah tindakan yang tidak mencerminkan pendidikan.. maka lembaga pendidikan yang seperti itu sangat harus di tutup atau kalau itu terlalu kejam maka di blacklist ( tahun ajaran selanjutnya tidak diperkenankan membuka pendaftaran murid baru)… apabila tidak ditindak, maka semua sekolah di tingkatan desa-kabupaten akan mengikuti sekolah itu agar semua murid lulus 100 %, sehingga menjadi daya tarik untuk sekolah. Sedangkan sekolah yang menerapkan pendidikan yang jujur, maka tahun berikutnya tidak dapat murid, karena banyak siswa yang tidak lulus/ nilainya jelek, dan murid ataupun wali murid inginnya setelah ujian semuanya lulus, tidak terlalu peduli pada proses pendidikan itu sendiri. (1)

    kemerosotan pendidikan yang selanjutnya adalah kebebasan anak didik untuk memanfaatkan gadget dan jaringan internet yang tidak ada saringannya.
    perlu diperhatikan agar informasi dari internet harus disaring dengan maksimal, jangan sampai konten yang tidak layak dikonsumsi siapapun bisa diakses di INDONESIA.
    juga perlu tindakan tegas agar konten yang tidak pantas tersebut tidak bisa dikonsumsi di INDONESIA,( bagaimanapun caranya)
    pembatasan gadget juga perlu, agar anak didik terhindar dari komunikasi yang tertutup.
    untuk gadget disediakan dengan pengawasan yang sangat ekstra.
    apabila tidak bisa mengawasi maka perlu diberi aturan tentang pembatasan gadget utuk anak.
    masalah pendidikan sangat kompleks…
    semoga menteri yang baru bisa mengurai dan memajukan pendidikan di Indonesia secara keseluruhan baik di tingkat desa, kota, daerah tertinggal dll

Tinggalkan Balasan