Ini Penjelasan soal KIP dan Pendidikan Vokasi, 2 Tugas Pokok yang Diamanatkan...

Ini Penjelasan soal KIP dan Pendidikan Vokasi, 2 Tugas Pokok yang Diamanatkan Presiden pada Mendikbud Baru

2157
0
BAGIKAN
Mendikbud Porf Muhadjir Effendy (kiri) dan Ketua PWM Jatim Dr M Saad Ibrahim (foto aan)
Mendikbud Prof Muhadjir Effendy (kiri) dan Ketua PWM Jatim Dr M Saad Ibrahim (foto aan)

PWMU.CO – Gerak cepat dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Prof Dr Muhadjir Effendy. Di samping harus menyelesaikan dua tugas pokok yang diberikan oleh Presiden Jokowi, Muhadjir juga harus membenahi beberapa hal yang masih menjadi persoalan di kementriannya.

Dua tugas utama yang dibebankan oleh Presiden adalah penuntasan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan pendidikan vokasi. “Pesannya Pak Presiden itu ada dua yang harus segera kita atasi. Pertama, masalah macetnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), kemudian yang kedua adalah vokasional. Itu yang difokus untuk saya. Walaupun di luar itu juga banyak masalah,” kata Muhadjir di Surabaya dalam acara silaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Sabtu (7/8) siang.

(Baca: Inilah Program Andalan Mendikbud Baru, Prof Muhadjir Effendy dan Di Tangan Guru Profesional, Kurikulum Apapun Tak Ada Masalah)

Muhadjir mengatakan, KIP mestinya Mei 2016 sudah tuntas. Tapi sampai sekarang baru 35 persen yang di tangan siswa. Memang, kata Muhadjir, saat serah terima jabatan Mendikbud dari Anies Baswedan dilaporkan bahwa KIP sudah terdistribusi 96 persen. “Maka saya juga bingung, ini Pak Presiden pesan saya supaya segera memberesi KIP tapi laporannya menteri lama kok sudah 96 persen,” katanya.

Bingung dengan data tersebut, Mendikbud baru ini kemudian minta penjelasan pada para stafnya, termasuk pada Dirjen dan Direktur. Tapi semuanya mengatakan bahwa KIP sudah diterimakan 96 persen. Usut punya usut, ternyata Muhadjir menemukan jawaban bahwa yang dimaksud diterimakan 96 persen itu adalah sudah diantar ke desa.

(Baca juga: Mendikbud Takut jika Direshuffle oleh Muhammadiyah dan Mendikbud Muhadjir Effendy: Ujian Nasional Bisa Jadi Tidak Ada)

“Itu berarti ngendon di Kantor Desa. Atau sudah di RT tapi belum sampai ke tangan siswa yang akan pegang KIP ini,” cerita Muhadjir yang kini meminta staf Kemendikbud untuk mempercepat dan mengamankan distribusi KIP dengan turun per desa. “Jadi tidak betul kalau KIP sudah terdistribusikan 96 persen, seperti informasi yang beredar itu.”

Perlu diketahui, kesuksesan distribusi KIP memang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi. Sejak masa kampanye, Jokowi sudah menjadikannya sebagai program andalan.

(Baca juga: Inilah Perjalanan Karier Mendikbud yang Baru, Prof Muhadjir Effendy dan Mendikbud Prof Muhadjir Effendy di Mata Muhammadiyah Jatim)

Persoalan kedua yang dipesankan Jokowi adalah soal vokasional. Menurut Muhadjir, soal ini Presiden ingin perubahan yang radikal. Dan ini, menurut Muhadjir, membutuhkan perubahan struktural yang agak drastis. “Bayangan Pak Presiden, kalau vokasional ya memang vokasional. Jadi dia itu ada setengah jaminan kerja,” tutur Muhadjir.

Selama ini pendidikan vokasional seperti SMK-SMK yang ada kurang jelas. Meski ada kurikulum dan satuan belajarnya jelas, tetapi banyak SMK yang tidak punya laboratorium dan tidak jelas setelah siswanya lulus nanti mau kerja di mana. “Maunya Pak Presiden, SMK itu melekat dengan industri atau apapun, yang nanti memang akan menggunakan tenaga kerja itu. Bahkan kalau perlu anak itu ketika sudah sekolah itu sudah bekerja. Sudah magang. Sudah dapat penghasilan,” ungkapnya.

Yang lebih penting lagi, mental sebagai pekerja sudah terbentuk dalam pendidikan vokasi itu. Kepribadian sebagai pekerja, yang harus rutin bekerja untuk menghasilan yang terbaik serta tidak boleh asal-asalan. “Dan itulah revolusi mental,” kata Muhadjir. (Nurfatoni)

TIDAK ADA KOMENTAR