Mendikbud Muhadjir Effendy: Ujian Nasional Bisa Jadi Tidak Ada

Mendikbud Muhadjir Effendy: Ujian Nasional Bisa Jadi Tidak Ada

8377
9
BAGIKAN
Mendikbud Prof Muhadjir Effendy
Mendikbud Prof Muhadjir Effendy (foto Aan)

PWMU.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendy akan mengevaluasi keberadaan Ujian Nasional (Unas). Berbicara dalam acara silaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, di Surabaya, Sabtu (6/8), Muhadjir mengatakan, menurut undang-undang, evaluasi belajar itu seharusnya dilakukan oleh guru, bukan oleh pemerintah.

“Di dalam UU Guru dan Dosen, tugas guru itu membuat perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Artinya apa? Yang menentukan lulus tidaknya siswa itu guru atau korps guru. Bukan pemerintah. Jadi, wong yang ngrancang guru, yang ngajar guru, kok terus yang menentukan (kelulusan) Unas. Itu gimana? Jadi gak nyambung,” kata Muhadjir yang banyak bicara dengan dialek Jawa Timur-an.

(Baca: Ini Isyarat Mendikbud Prof Muhadjir Effendy: Di Tangan Guru Profesional, Kurikulum Apapun Tak Ada Masalah dan Inilah Program Andalan Mendikbud Baru, Prof Muhadjir Effendy)

Menurut Muhadjir, Unas itu sebenarnya untuk mengukur standar nasional pendidikan, apakah dalam praktiknya betul-betul sudah tercapai atau belum. “Kalau belum, kemudian diadakan intervensi kebijakan. Kalau kemudian dibesarkan peranannya untuk menentukan kelulusan, dan setelah itu bahkan harus dipakai dasar menerima perguruan tinggi, ya benar perguruan tinggi tidak mau nompo (menerima). Perguruan tinggi punya otonomi. Kok dipaksa-paksa, ya nggak mungkin itu.”

Muhadjir mengatakan bahwa Unas itu ‘sunah’ saja, kalau tidak ada dananya–yang hampir menghabiskan anggaran Rp 1 T–maka tidak usah dilaksanakan. “Saya sedang mempertimbangkan. Kalau nanti memang disetujui Presiden kemudian Komisi X DPR ya Unas bisa jadi tidak ada,” kata mantan Rektor UMM ini.

(Baca juga: Mendikbud Prof Muhadjir Effendy Sudah Diwakafkan Muhammadiyah untuk Negara dan Inilah Perjalanan Karier Mendikbud yang Baru, Prof Muhadjir Effendy)

Sebagai alat ukur standar pendidikan nasional, kata Muhadjir, Unas tidak harus diadakan tiap tahun. “Wong untuk mengukur standar kok tiap tahun. Ya bisa 2,3 tahun sekali. Yang penting kan follow up-nya, setelah diketahui data dari Unas kemudian segera dibuat kebijakan-kebijakan.”

Selain Unas, Mendikbud juga akan mengevaluasi beban mengajar guru 24 jam dan peruntukan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Muhadjir juga akan memikirkan persoalan klasik tentang keberadaan sekolah perbatasan, garis depan, sekolah pulau terluar dan pulau kecil. (Nurfatoni)

9 KOMENTAR

  1. Pak Muhajir, setuju pak untuk sementara UNAS dihapus dan kalau ada diganti dengan Evaluasi pendidikan nasional ( EPN)…..dan juga UNAS dari tahun ke tahun juga banyak yg bocor
    Dana UNAS bisa digunakan untuk merehab gedung sekolah yang akan roboh

  2. Setiap sekolah diseluruh Indonesia, kemampuan dan kondisi sekolahannya berbeda- beda, tdk dapat disamakan satu sekolah dengan sekolah yang lainnya tidak dapat disamakan dari berbagai aspek, termasuk UN tidak dapat dijadikan alat ukur kelulusan, karena kondisi sekolah yang heterogen.

  3. Kebijakan yang diambil seharusnya berpihak kepada anak saja jangan terlalu diforsir tenaganya karena jadinya malah gak efektif…..

  4. Memang keberadaan UN perlu dipertimbangkan lagi n dievaluasi scr menyeluruh. Kalau hanya sekedar project oriented yg hanya memhabiskan biaya besar tanpa bs merubah karakter n peningkatan mutu pendd indonesia pemerintah (mendiknas) harus segera mencari firmula yg pas

  5. Mohon diberi solusi yang lebihh baik ddan konkrit jika UN ditiadakan, jangan sampai melemparkan wacana tanpa solusi konkrit ..trims

  6. Kalau UN atau EVALUASI yang bersifat nasional tidak ada perlu dipikirkan bagaimana mengevaluasi capaian capaian pendidikan secara nasional. Baik itu gurunya maupun siswanya. Karena kalo tanpa evaluasi secara nasional nanti bisa jadi malah akan timbul ketimpangan mutu yang makin melebar. Karena Guru maupun Siswa tidak dituntut untuk bekerja lebih keras untuk mencapai target tertentu. Sementara di tempat tertentu atau di sekolah tertentu yang budaya kerja Guru dan Siswa nya sudah sangat baik mungkin akan bekerja lebih giat walkaupun tidak ada UN. Jadi kalo saya sih berpandangan UN atau EVALUASI yang bersifat nasional itu harus tetap ada.

Tinggalkan Balasan